Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemenkeu Ingatkan Impor Barang Penelitian Bebas Bea Masuk dan Cukai
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan mengingatkan bahwa impor barang untuk kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang) dibebaskan dari pengenaan bea masuk dan cukai. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2019. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo, menyampaikan bahwa pembebasan bea masuk dan cukai mencakup alat laboratorium, bahan […]
-
Soal DPP 11/12 Harga Jual, Sri Mulyani: Tak Ideal Tapi Harus Diambil
Penerapan dasar pengenaan pajak (DPP) nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual diperlukan mempertahankan tarif efektif PPN atas barang dan jasa tidak mewah tetap sebesar 11%. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, penghitungan PPN menggunakan DPP nilai lain sebesar 11/12 dari harga jual diterapkan dengan memperhatikan ruang yang tersedia dalam undang-undang. “Begitu keputusan politik kebijakan […]
-
Gagal Dapat Rp 75 T Imbas PPN 12% Cuma buat Barang Mewah, Ini Kata Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi soal Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan yang gagal mengantongi Rp 75 triliun imbas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% hanya berlaku untuk barang mewah dan jasa mewah. Sri Mulyani mengatakan masih ada 12 bulan ke depan untuk melihat kebijakan yang akan diambil sebagai tambalan atas penerimaan yang hilang tersebut. […]
-
Penerimaan Pajak 2024 Tak Capai Target, 97% dari Proyeksi Rp1.988,9 Triliun
Kementerian Keuangan mengumumkan realisasi penerimaan pajak mencapai Rp1.932,4 triliun selama 2024. Realisasi tersebut lebih rendah atau hanya mencapai 97,2% dari target asumsi APBN 2024 sebesar 1.988,9 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan meski realisasi penerimaan pajak tersebut tidak capai asumsi APBN 2024 namun lebih tinggi (100,5%) dari outlook laporan Semester I/2024 sebesar Rp1.921,9 triliun. […]
-
Sri Mulyani Akui Aturan Teknis PPN 12% Tak Ideal, tapi Sesuai UU
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui PMK Nomor 131/2024 yang mengatur teknis perhitungan tarif PPN 12% untuk barang mewah dan non-mewah kurang ideal. Hanya saja, dia menekankan pemerintah harus tetap mematuhi amanat undang-undang. Sebagai informasi, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 131/2024 mengatur bahwa tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% tetap berlaku untuk semua barang/jasa. Hanya saja, […]
Got any book recommendations?
WA only