Mindblown: a blog about philosophy.
-
Manfaatkan! Tangerang Beri Diskon PBB dan BPHTB Hingga 25 Persen
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memberikan fasilitas diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 25%. Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kiki Wibhawa mengatakan fasilitas ini diberikan dalam rangka merayakan HUT ke-32 Kota Tangerang. “Pemkot Tangerang berharap, dengan spesial diskon HUT Kota Tangerang 2025 ini dapat menggugah wajib […]
-
Coretax Masih Terkendala, DJP: Wajib Pajak Tidak Perlu Khawatir Adanya Pengenaan Sanksi
Hingga saat ini masih ada keluhan dari masyarakat terkait implementasi Coretax. Layanan Coretax masih kerap mengalami error dan respons yang lambat. Sehingga menjadi kendala bagi masyarakat dalam pengurusan administrasi pajak. Terkait hal itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengaku masih terus melakukan perbaikan. Melalui Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak, Dwi Astuti, DJP […]
-
Pemerintah serap Rp11,87 triliun dari sektor digital sepanjang 2024
Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak dari sektor digital mencapai Rp11,87 triliun sepanjang Januari hingga Desember 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti dalam keterangannya di Jakarta, Senin, merinci setoran pajak itu berasal dari pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) senilai Rp8,44 triliun, pajak kripto Rp620,4 miliar, […]
-
Puluhan Wajib Pajak Datangi KP2KP, Tanya Mekanisme Faktur di Coretax
Ada pemandangan menarik di banyak kantor pajak di daerah dalam beberapa pekan terakhir. Banyak wajib pajak yang berbondong-bondong ke kantor pajak, baik KKP atau KP2KP, untuk berkonsultasi mengenai coretax administration system. Seperti halnya dengan yang terjadi di KP2KP Enrekang, Sulawesi Selatan. Puluhan wajib pajak berkunjung untuk menanyakan dan mencari solusi atas kendala yang dihadapi ketika […]
-
Perlunya Wajib Pajak Antisipasi Risiko P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper
PERMINTAAN penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK) berisiko ditindaklanjuti dengan pengusulan pemeriksaan ataupun pemeriksaan bukti permulaan (bukper). Alhasil, ada risiko menjadi lebih panjangnya prosedur yang harus dijalani wajib pajak. Terlebih, pada saat yang bersamaan, Ditjen Pajak (DJP) telah mengimplementasikan coretax administration system (CTAS) mulai 2025. Coretax DJP ini disebut-sebut akan mampu merekam seluruh data transaksi […]
Got any book recommendations?
WA only