Mindblown: a blog about philosophy.
-
PPN 12% Hanya Tambah Penerimaan Rp 3,5 Triliun
Kebijakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang hanya menyasar barang-barang kategori mewah tak banyak menyumbang penerimaan negara. Hitungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), kebijakan tersebut hanya akan menghasilkan tambahan penerimaan paling banyak sekitar Rp 3,5 triliun. Direktur Jendral (Ditjen) Pajak Kemenkeu Suryo Utomo menyampaikan, pihaknya sudah menghitung bersama Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terkait potensi tambahan penerimaan […]
-
Ada Peraturan PPN 12 Persen, Platform Pertukaran Kripto Lakukan Penyesuaian Transaksi Beli
Pemerintah telah memutuskan pajak pertambahan nilai (PPN) terbaru sejak 1 Januari 2024, di mana terdapat perhitungan yang telah disesuaikan. Menyikapi hal tersebut, platform pertukaran kripto di Indonesia Indodax mengaku telah menyesuaikan tarif PPN. Tarif PPN untuk pembelian aset kripto melalui Pedagang Fisik Aset Kripto (PFAK) kini ditetapkan 0,12 persen (1 persen x 12 persen) dari […]
-
Indodax Naikkan Pajak Transaksi Pembelian Kripto, Ini Alasannya
Platform aset kripto Indodax melakukan penyesuaian tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2025. Penyesuaian ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 131 Tahun 2024 dan PMK No. 81 Tahun 2024, yang mengatur tarif PPN untuk transaksi aset kripto dan barang tertentu lainnya. Kini, tarif PPN untuk transaksi pembelian aset […]
-
Coretax Aktif per 1 Januari 2025, Bisa Dipakai Lapor SPT?
Direktorat Jenderal Perpajakan (DJP) akan meluncurkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan atau Coretax System pada 1 Januari 2025. Saat ini, DJP masih sibuk menjalankan uji coba Coretax. Uji coba sudah dimulai sejak 16 Desember 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyempatkan diri untuk meninjau tim PSIAP-DJP yang tengah mempersiapkan peluncuran sistem canggih ini. “Minggu sore, menjenguk […]
-
UU HPP Memperkuat Pondasi Fiskal dan Meningkatkan Tax Ratio
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan yang akrab disapa Hergun mengatakan, pembentukan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sejatinya bertujuan memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan tax ratio Indonesia. Sebagaimana diketahui, tax ratio Indonesia tercatat masih lebih rendah dibanding negara-negara lain. “Pada 2021 tax ratio Indonesia tercatat sebesar 10,9%. Angka tersebut jauh di bawah […]
Got any book recommendations?
WA only