Mindblown: a blog about philosophy.
-
Demo PPN 12%, Deterjen hingga Sabun Mandi Kena Kenaikan Pajak
JAKARTA. Bukan hanya barang mewah yang terdampak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% di tahun depan. Tapi barang-barang konsumsi seperti sabun mandi hingga deterjen juga kena PPN 12% di 2025. Menurut Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, PPN 12% masih berdampak luas bagi banyak barang yang dikonsumsi masyarakat termasuk peralatan elektronik dan suku cadang […]
-
PPN 12 Persen Berpotensi Picu Inflasi Serius
Direktur Kebijakan Publik Center of Economics and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menyatakan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen berpotensi memicu inflasi yang cukup serius. Sebab, meski barang pangan tetap dikecualikan dari pengenaan PPN, tarif 12 persen akan dikenakan pada sebagian besar kebutuhan masyarakat ke bawah. “Implikasinya, kebijakan ini berisiko memicu inflasi […]
-
Bank Dunia: Satu dari Empat Perusahaan Indonesia Terlibat Penghindaran Pajak
World Bank alias Bank Dunia menilai bahwa penghindaran pajak menjadi salah satu faktor utama yang mengambat penerimaan pajak yang optimal di Indonesia. Menurut laporan terbaru bertajuk Funding Indonesia’s Vision 2045, sekitar satu dari empat perusahaan di Indonesia terlibat dalam penghindaran pajak, terutama di kalangan perusahaan-perusahaan formal. Penghindaran pajak ini sering kali didorong oleh berbagai faktor, seperti […]
-
Pemerintah perpanjang masa berlaku PPh Final 0,5 persen bagi UMKM
Pemerintah memperpanjang masa berlaku insentif pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Final 0,5 persen bagi para UMKM dengan omzet Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar per tahun. Sementara bagi UMKM yang beromzet tidak lebih dari Rp500 juta per tahun, akan diberi pembebasan PPh 0 persen. “Bagi UMKM yang penjualannya per tahun sampai Rp4,8 miliar, itu dikenakan PPh […]
-
Ini Jenis Beras Khusus yang Kena Kenaikan PPN 12% di Tahun 2025
Pemerintah menyebut salah satu barang akan terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% mulai 1 Januari 2025 adalah beras khusus dan bukan beras premium yang sebelumnya dikabarkan. Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menjelaskan bahwa yang dimaksud beras khusus adalah beras yang selama ini diimpor oleh pihak swasta. “Beras khusus itu beras yang […]
Got any book recommendations?
WA only