Mindblown: a blog about philosophy.
-
Hanif Dhakiri: Berhati-hati rumuskan barang yang dikenai PPN 12 persen
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M Hanif Dhakiri berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhati-hati dalam merumuskan kategori barang-barang mewah yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. “Definisi barang mewah harus dibuat dengan sangat cermat dan tepat agar tidak menyasar masyarakat menengah ke bawah. Daya beli masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan […]
-
Apakah Kenaikan PPN 12 Persen Kurang Efektif Dongkrak Penerimaan Negara?
Kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025 kembali menjadi sorotan. Beberapa lembaga riset menilai bahwa langkah ini kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Pemerintah sendiri mengklaim kebijakan ini akan berpotensi menyerap penerimaan negara senilai Rp75 triliun dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen […]
-
Biaya Admin Transaksi QRIS Kena PPN 12 Persen, DJP: Bukan Obyek Pajak Baru
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) buka suara soal biaya jasa atau administrasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Mayarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, transaksi menggunakan QRIS adalah bagian dari jasa sistem pembayaran. “Perlu kami tegaskan bahwa pengenaan PPN atas jasa […]
-
Kenaikan PPN Diklaim Tak Ganggu Pertumbuhan Ekonomi RI
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan jaminan bahwa kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) tidak akan menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tetap ditargetkan sebesar 5,2% sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Febrio menjelaskan bahwa pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan meyakini bahwa […]
-
Satu Pekan Jelang PPN 12% Berlaku, Masih Bisa Dibatalkan Prabowo?
Masyarakat, ekonom, dan berbagai pihak mendesak pemerintah khususnya Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan kenaikan PPN menjadi 12% yang akan efektif berlaku kurang lebih satu pekan lagi atau per 1 Januari 2025. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar melihat kebijakan yang dinilai ‘sembrono’ ini hanyalah menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku […]
Got any book recommendations?
WA only