NEWS
-
Ditjen Pajak Hapus Denda Telat Lapor SPT Tahunan sampai 11 April 2025
Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghapus denda telah lapor Surat Pemberitahuan Tahunan atau SPT Tahunan untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi hingga Jumat (11/4/2025). Hal tersebut termuat dalam surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif atas Keterlambatan Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi untuk Tahun Pajak […]
-
10,4 Juta Sudah Lapor, Simak Cara Lapor SPT 1770 SS & 1770 S Di Efiling Pajak.go.id
Lebih dari 10 juta wajib pajak telah lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPH) pribadi tahun pajak 2024. Jika Anda belum lapor SPT tahunan 2024, berikut cara dan panduan pengisian SPT dengan formulir 1770 S dan 1770 SS secara onlie di Pajak.go.id atau efiling. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat, sebanyak 10,46 juta Wajib Pajak […]
-
Ingat! NPPN Hanya Berlaku 1 Tahun Pajak, Ajukan Lagi Via Coretax DJP
Wajib pajak yang sudah menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (NPPN) tahun lalu dan ingin kembali menggunakannya, harus mengajukan pemberitahuan NPPN kembali ke Ditjen Pajak (DJP). Hal ini dikarenakan pemberitahuan penggunaan NPPN hanya berlaku untuk 1 tahun pajak sehingga wajib pajak harus menyampaikan pemberitahuan setiap tahunnya. Pemberitahuan tersebut juga harus disampaikan paling lambat 3 bulan sejak […]
-
Setoran Pajak RI Buruk, Bank Dunia Saran Pajaki UMKM hingga Ekonomi Bawah Tanah
Hasil studi terbaru dari Bank Dunia menyatakan kinerja pengumpulan pajak Indonesia sangat buruk. Bank Dunia pun menyarankan agar pemerintah Indonesia memajaki UMKM hingga aktivitas ekonomi bawah tanah. Pernyataan dan saran tersebut tercantum dalam laporan studi Bank Dunia bertajuk Estimating Value Added Tax (VAT) and Corpotate Income Tax (CIT) Gaps in Indonesia yang terbit pada 3 […]
-
Perluasan Insentif PPh 21 Diyakini Bisa Dongkrak Daya Beli Masyarakat
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi sejumlah golongan pekerja industri padat karya. Kebijakan ini, yang berlaku mulai Januari 2025, bertujuan untuk meringankan beban pekerja di sektor-sektor tertentu seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, furnitur, dan kulit. Kalangan akademisi […]
WA only