Author: Admin 16
-
PPN 12% dan Tax Amnesty Jilid III Diterapkan, Berpotensi Merusak Reformasi Pajak
Lembaga riset ekonomi Bright Institute menilai kombinasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% dan pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III tak hanya berpotensi berdampak buruk dalam jangka panjang, namun dipastikan akan merusak reformasi perpajakan. Ekonom Senior Bright Institute Awalil Rizky mengatakan pemerintah diprediksi akan mengejar target penerimaan perpajakan dengan menaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan menjalankan […]
-
Penerimaan PPN dan PPnBM Diproyeksikan Rp 744,50 Triliun pada Akhir 2024
JAKARTA. Penerimaan Pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) diproyeksikan sebesar Rp 744,50 triliun hingga tutup tahun ini. Angka tersebut setara 91,76% dari target APBN 2024. Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptono melihat, jika realisasi penerimaan PN dan PPnBM hingga Oktober 2024 setara dengan 76,47% target APBN 2024, maka […]
-
Waspada Modus Penipuan Administrasi Pajak, Kenali Ciri-cirinya
Salah satu bentuk penipuan terbaru yang menghantui warga adalah modus penipuan administrasi pajak. Kenali ciri-cirinya. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) meminta masyarakat mewaspadai modus penipuan baru yang mengatasnamakan institusi mereka. Menurut DJP, modus penipuan ini semakin marak terjadi lewat berbagai saluran komunikasi seperti telepon, WhatsApp, hingga email. “Direktorat Jenderal Pajak, dalam beberapa waktu terakhir, […]
-
Ringankan Usaha, Muncul Desakan Perpanjangan PPh Final 0,5 Persen UMKM
Dorongan agar Kementerian Keuangan memperpanjang periode pemanfaatan pajak penghasilan (PPh) final 0,5% bagi pelaku UMKM disampaikan oleh Menteri UMKM Maman Abdurrahman. Dia bahkan mengaku akan mengirimkan surat untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait dengan hal ini. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional sepanjang pekan ini. Maman menyampaikan pemberian insentif pajak menjadi salah satu […]
-
Hippindo Ungkap Alasan Kebutuhan Pokok Bisa Kena Dampak PPN 12 Persen
Ketua Dewan Penasihat Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Tutum Rahanta, mengatakan kebutuhan pokok bisa terkena dampak kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN). Khususnya barang kebutuhan yang dijual di pengecer atau retail. Tutum mengatakan bahan pokok yang tidak terdampak jika dijual pada tingkatan curah seperti misalnya dari petani. “Tetapi kalau di-repack, di-packaging, sudah dijual […]
WA only