Author: Admin 16
-
Masa Transisi MFA, Wajib Pajak Diminta Update Data Secara Mandiri di DJP Online
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan penerapan Multi-Factor Authentication (MFA) pada aplikasi DJP Online sebagai langkah untuk memperkuat keamanan data Wajib Pajak dan mencegah penipuan. Hal tersebut tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-33/PJ.09/2024 yang diteken Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dwi Astuti pada 2 Desember 2024 lalu. Adapun penerapan MFA pada aplikasi DJP […]
-
DJP Beberkan Alasan Pemerintah Kerek Target Penerimaan Pajak Karyawan di 2025
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan menggenjot setoran pajak karyawan pada tahun depan. Sebaliknya, penerimaan pajak korporasi pada tahun depan ditargetkan turun. Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 201/2024 tentang Rincian APBN 2025, penerimaan PPh Pasal 21 mencapai Rp 313,51 triliun. Target ini meningkat 45,6% jika dibandingkan target tahun ini yang hanya Rp 215,21 triliun. Sementara, target […]
-
Penerapan PPN 12% untuk Barang Mewah Bakal Bebani Pengusaha
Implementasi tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% yang hanya menyasar barang mewah dinilai bakal membebani pelaku usaha. Pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menilai, pernyataan kenaikan tarif PPN hanya untuk kelompok barang mewah akan menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha. Padahal menurutnya, implementasi kenaikan kurang dari sebulan lagi, sehingga pelaku […]
-
Ekonom Minta Ada Rincian Barang Mewah yang Bakal Kena PPN 12 Persen
Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen khusus untuk barang mewah. Hal ini menimbulkan pertanyaan, barang mewah seperti apa yang akan dikenakan tarif PPN 12 persen? Mengingat kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen pada 2025 diatur di Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam UU HPP […]
-
Pengamat: Potensi Penerimaan dari PPN 12% untuk Barang Mewah hanya Rp 1,7 Triliun
Pemerintah bakal mengenakan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% hanya untuk barang mewah. Pengenaan tarif ini mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai, bila hanya dikenakan pada barang mewah saja, misalnya pada barang yang dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM), maka penerimaan pajak […]