Author: Admin 16
-
Wakil Ketua MPR Minta Prabowo Tunda Kenaikan Tarif PPN 12% pada 2025
Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PAN, Eddy Dwiyanto Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat yang saat ini tidak baik-baik saja. “Kami sendiri dari fraksi PAN akan meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang kalau bisa […]
-
Wakil Ketua MPR Minta Kenaikan PPN 12% Ditunda untuk Jaga Daya Beli Masyarakat
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan (MPR) Eddy Soeparno menilai, penerapan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% pada 2025 harus dikaji ulang. Hal ini karena kebijakan ini dikhawatirkan akan memberatkan daya beli masyarakat. Dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 7 disebutkan bahwa tarif PPN, yaitu sebesar 11% yang mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022. Sedangkan tarif […]
-
Prabowo Diminta Tunda Rencana Kenaikan PPN Jadi 12%
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto diminta untuk mengkaji wancana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno yang berharap agar kebijakan itu bisa ditunda. “Tadinya ada recana mau diterapkan PPN 12%. Saya rasa akan ditunda, kami sendiri meminta kepada pemerintah untuk mengkaji ulang, kalau bisa menundanya,” […]
-
DPR Sebut Penundaan Kenaikan PPN 12% Bisa Bangkitkan Kelas Menengah
Anggota DPR Eddy Soeparno meminta presiden terpilih Prabowo Subianto menunda kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, jelang pelantikan pada 20 Oktober 2024. Eddy mengatakan kenaikan tarif PPN perlu ditunda di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang lesu. Menurutnya, penundaan kenaikan tarif PPN justru berpeluang mempercepat kebangkitan kelas menengah. “Kalau itu bisa dilaksanakan, saya kira […]
-
Agar Lancar Pakai e-PHTB, Notaris/PPAT Harus Sudah Lapor SPT Tahunan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar menyelenggarakan acara sosialisasi aplikasi e-PHTB dan penyampaian terkini aturan perundang-undangan tentang Pengalihan Hak atas Tanah dan Bangunan (PHTB) pada 7 Oktober 2024. Kasie Pelayanan dan Fungsional Penyuluh Pajak KPP Pratama Gianyar Dedi Kurniadi mengatakan kegiatan sosialisasi kali ini dilakukan untuk memberikan update kepada para notaris dan/atau pejabat pembuat akta […]