Author: Admin 16
-
Siap-Siap, Pemerintah Perpanjang Tax Holiday hingga Desember 2025
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang pelaksanaan insentif pembebasan pajak (tax holiday) terhadap industri pionir hingga Desember 2025. Hal tersebut diwujudkan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 69 Tahun 2024 Tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan. “Hal ini untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan bagi industri pionir perlu dilakukan penyesuaian terhadap […]
-
Rosan: Tax Holiday Kontribusi 25% ke Geliat Investasi
Pemerintah resmi memberlakukan perpanjangan insentif pengurangan pajak penghasilan badan atau tax holiday terhadap industri pionir hingga Desember 2025. Menteri Investasi dan hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani menyebut bahwa insentif tersebut memberikan kontribusi hingga 25% terhadap realisasi investasi. “Perpanjangan dari tax holiday itu sudah disetujui baru saja oleh Kementerian Keuangan. Karena memang tax […]
-
Pengumuman! Tax Holiday Resmi Diperpanjang hingga 31 Desember 2025
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperpanjang masa berlaku tax holiday hingga 31 Desember 2025. Perpanjangan tax holiday diterapkan berdasarkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 69/2024 yang merevisi PMK 130/2020. “Pengurangan PPh badan…diberikan atas usulan pemberian pengurangan PPh badan yang disampaikan kepada Menteri Keuangan…yang disampaikan paling lambat 31 Desember 2025,” bunyi Pasal 21 PMK 130/2020 s.t.d.d PMK […]
-
Pemerintah Incar Shadow Economy Dikenai Pajak, Bagaimana Caranya?
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu ingin aktivitas ekonomi bayangan atau shadow economy turut dikenai pajak. Ekonom berpendapat, pemerintah harus mempunyai strategi mempuni apabila memang ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari aktivitas shadow economy. Shadow economy biasanya identik dengan kegiatan illegal dan memiliki perputaran uang yang besar. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) […]
-
PKP Bakal Wajib Cantumkan Kode Barang dan Jasa dalam Faktur Pajak
Pengusaha kena pajak (PKP) harus mencantumkan kode barang dan jasa dalam faktur pajak. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Selasa (29/10/2024). Penyuluh Pajak Ahli Pertama Ditjen Pajak (DJP) Iqbal Rahadian mengatakan fitur pencantuman kode barang atau jasa dalam faktur pajak tersebut bakal tersedia dalam aplikasi coretax administration system. “Bisa jadi […]