Author: Admin 16
-
DJP Bakal Terbitkan Aturan Terbaru soal Kriteria WP Tak Wajib SPT
Pemerintah akan menyiapkan peraturan dirjen pajak yang memerinci kriteria wajib pajak yang terbebas dari kewajiban pelaporan SPT PPh. Peraturan dirjen pajak tersebut disusun guna menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 81/2024 yang bakal berlaku mulai tahun depan sejalan dengan penerapan coretax administration system. “Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria wajib pajak PPh tertentu yang dikecualikan dari […]
-
DJP Beberkan Aspek Perpajakan PT Perorangan
Ditjen Pajak (DJP) memberikan penjelasan kepada wajib pajak mengenai aspek perpajakan yang melekat terhadap wajib pajak perseroan perorangan (PT Perorangan). Penjelasan tersebut disampaikan contact center DJP saat merespons pertanyaan dari salah seorang warganet di media sosial. Menurut otoritas pajak, aspek perpajakan PT Perorangan dipersamakan dengan wajib pajak. “Dari aspek pajak penghasilan, [PT Perorangan] dapat dikenai […]
-
PMK 81/2024 Terbit, Coretax Seragamkan Tanggal Setor Pajak
Coretax administration system bakal menyeragamkan jatuh tempo pembayaran dan penyetoran beragam jenis pajak, mulai dari PPh yang harus dibayar sendiri, PPh pemotongan/pemungutan (potput), PPN, hingga pajak karbon. Dalam Pasal 94 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024, kebanyakan jenis pajak harus disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. “Wajib pajak yang […]
-
Pemerintah merilis aturan lengkap perpajakan dalam skema KSO
Pemerintah merilis aturan lengkap soal perlakuan perpajakan dalam skema kerja sama operasi (KSO) melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Dwi Astuti, di Jakarta, Selasa, menjelaskan penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa KSO dalam […]
-
Ini Aturan Pajak Baru Terkait Kerja Sama Operasi
Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Perlakuan Perpajakan dalam Kerja Sama Operasi. PMK Nomor 79 Tahun 2024 secara resmi diundangkan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan mulai berlaku pada tanggal yang sama. “Penyusunan PMK ini dilatarbelakangi belum adanya pengaturan mengenai perlakuan perpajakan bagi bentuk pengaturan bersama berupa Kerja Sama Operasi […]
WA only