Mindblown: a blog about philosophy.
-
Fasilitas PPh di IKN: Peluang bagi UMKM
Pemerintah telah memberlakukan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 16 Mei 2024. Salah satu fasilitas yang diatur adalah pemberian Pajak Penghasilan (PPh) Final 0% bagi UMKM yang berusaha di IKN, asalkan sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam PMK ini. UMKM dapat […]
-
Keuntungan dari Kenaikan PPN 12 Persen Dinilai Tak Sepadan dengan Dampak Buruknya
Pemerintah berencana menaikkan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12 persen tahun depan untuk meningkatkan penerimaan negara dan mendongkrak rasio pajak. Namun sejumlah analisis menilai strategi ini tidak sepadan dengan dampak buruk yang bakal terjadi. Dampak tersebut antara lain daya beli melemah, potensi inflasi, hingga meningkatnya kesenjangan ekonomi. Direktur lembaga kajian kebijakan Next Policy Yusuf […]
-
Penerimaan Pajak Kalimantan Timur dan Utara Capai 87% Target, PPh Non-Migas Dominasi
Penerimaan pajak di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Utara (Kaltara) hingga 30 November 2024 tercatat mencapai Rp 35,02 triliun, atau sekitar 87,02 persen dari target sebesar Rp 40,24 triliun. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kaltim, Wahyu Mushukal, di Samarinda, Jumat (20/12/2024). “Penerimaan terbesar berasal […]
-
Perhatian, PPN 12 Persen Tak Hanya Berlaku untuk Barang Mewah
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen yang berlaku tahun depan tidak hanya dikenakan terhadap barang mewah. “Kenaikan tarif PPN dari 11 persen menjadi 12 persen berlaku untuk seluruh barang dan jasa yang selama ini dikenakan tarif 11 persen,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP […]
-
Pengusaha Mal Minta PPN 12% Tak Segera Diterapkan, Daya Beli Masih Loyo
Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) meminta pemerintah tidak segera menerapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada 2025. Plh Ketua Umum Hippindo Fetty Kwartati mengatakan sebagian besar anggota meminta agar pemerintah untuk tidak segera menerapkan tarif PPN 12%. Sebab, dia menilai kondisi ekonomi masih penuh tantangan. Fetty menjelaskan sebagian besar […]
Got any book recommendations?
WA only