Mindblown: a blog about philosophy.
-
Coretax DJP Berisiko Tekan Setoran Pajak
Sistem administrasi pajak canggih yang dinamakan Coretax DJP masih bermasalah, meski telah satu bulan resmi diimplementasi. Alih-alih meningkatkan efisiensi, sistem ini justru menimbulkan berbagai hambatan bagi wajib pajak. Khawatirnya, penerimaan pajak awal tahun ini ikut terdampak. Konsultan Pajak dari Botax Consulting Indonesia Raden Agus Suparman membeberkan implementasi Coretax DJP masih bermasalah. Terutama, ada hambatan dalam […]
-
Coretax Masih Bermasalah! Menko Airlangga Cek Langsung ke Kantor Pajak
Jakarta, Sistem inti administrasi perpajakan atau coretax yang mengalami masalah sejak diluncurkan pada 1 Januari 2025 membuat sejumlah pejabat negara melakukan peninjauan langsung ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, termasuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga teragenda mendatangi Kantor Pusat DJP pagi tadi, sekitar pukul 09.30 WIB. Menurutnya, peninjauan langsung sistem […]
-
Penerimaan Pajak Kaltim-Kaltara Tembus Rp42,73 Triliun
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltim-Kaltara) mencatat pencapaian dalam sektor penerimaan pajak yang melampaui target tahunan pada 2024. “Hingga 31 Desember 2024, realisasi kinerja penerimaan pajak di wilayah Kaltim-Kaltara mencapai Rp42,73 triliun atau 100,73 persen dari target,” terang Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kaltimtara, Teddy Heriyanto di […]
-
Waduh! Pemkot Dituding Bikin Agenda Fiktif Pencetakan Buku Perda Pajak
TANJUNGPINANG. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, memberikan klarifikasi terkait isu kegiatan fiktif pencetakan buku peraturan daerah (perda) tentang pajak dan retribusi daerah. Kepala BPPRD Kota Tanjungpinang Said Alvie menjelaskan penerbitan buku perda tersebut memang benar-benar dilakukan dan telah sesuai dengan ketentuan. Adapun pencetakan buku itu ditujukan untuk meningkatkan pemahaman […]
-
NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax
Wajib pajak yang status NPWP-nya aktif harus menjalankan kewajiban perpajakan, salah satunya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bagi orang pribadi, pelaporan SPT Tahunan dilakukan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret. Untuk pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2024, dilakukan paling lambat 31 Maret 2025. Pelaporannya masih menggunakan DJP […]
Got any book recommendations?
WA only