Mindblown: a blog about philosophy.
-
NPWP OP Baru Terdaftar di 2025, Lapor SPT-nya Nanti 2026 Pakai Coretax
Wajib pajak yang status NPWP-nya aktif harus menjalankan kewajiban perpajakan, salah satunya pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Bagi orang pribadi, pelaporan SPT Tahunan dilakukan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak atau 31 Maret. Untuk pelaporan SPT Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2024, dilakukan paling lambat 31 Maret 2025. Pelaporannya masih menggunakan DJP […]
-
Coretax Perlu Implementasi Bertahap, Bukan Kejar Tayang
Coretax sistem yang diluncurkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak Januari 2025 lalu masih menuai kritik oleh Wajib Pajak. Berdasarkan pantauan KONTAN di media X, Wajib Pajak masih ramai mengeluhkan lambatnya sistem tersebut. Direktur Eksekutif di Indonesia ICT Institute, Heru Sutadi menyoroti berbagai kelemahan dari proyek yang disebutnya kejar tayang ini. Menurutnya, salah […]
-
Begini Strategi Pemkot Optimalkan Pajak Reklame pada Tahun Ini
Pemkot Batam, Kepulauan Riau menyiapkan beberapa strategi dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak reklame pada tahun ini. Sekretaris Bapenda Aidil Sahalo mengatakan Kota Batam memiliki potensi penerimaan pajak reklame yang sangat besar. Namun demikian, setoran pajak reklame saat ini masih belum optimal. Pada 2024 saja, target penerimaan pajak reklame tidak tercapai. “Meski belum mencapai 100% [pada […]
-
DJP Terbitkan Panduan Coretax terkait PIC, Impersonate dan Role Akses
Ditjen Pajak DJP menerbitkan panduan Coretax DJP bagi penanggung jawab (person in charge/PIC, impersonate, dan penambahan role akses bagi wajib pajak badan. Penerbitan panduan Coretax DJP bagi PIC, impersonate, dan penambahan role akses bagi wajib pajak badan tersebut disampaikan DJP melalui media sosial. Dalam keterangan DJP, wajib pajak dapat mengunduh panduan tersebut melalui https://pajak.go.id/reformdjp/coretax. “Jika […]
-
Kelas Menengah India Dapat Potongan Pajak Rp188 Triliun, Siap Pacu Pertumbuhan Ekonomi
Pemerintah India memberikan keringanan pajak sebesar 1 triliun rupee atau sekitar Rp188 triliun (asumsi kurs Rp188 per rupee) kepada konsumen kelas menengah. Insentif itu untuk menopang ekonomi yang melambat karena risiko global yang memburuk. Dilansir dari Bloomberg, Menteri Keuangan India Nirmala Sitharaman menyampaikan kebijakan anggaran kepada anggota parlemen di New Delhi, India pada Sabtu (1/2/2025). […]
Got any book recommendations?
WA only