Mindblown: a blog about philosophy.
-
Kemendikdasmen bahas soal PPN 12 persen secara internal
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tengah membahas soal kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen secara internal. “Kami masih mendiskusikan di internal kementerian. Jadi belum bisa berkomentar banyak soal itu,” kata Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq di Solo, Jawa Tengah, Senin. Ia mengatakan sejauh ini banyak menerima aspirasi […]
-
Ekonom: Mitigasi penurunan daya beli rakyat dari dampak PPN 12 persen
Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede mengatakan, pemerintah harus mampu memitigasi potensi penurunan daya beli masyarakat dari dampak penerapan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. “Pemerintah harus fokus pada mitigasi risiko penurunan daya beli melalui program kesejahteraan dan pemberdayaan UMKM,” kata Josua dalam keterangan di Jakarta, Senin. Ia menekankan, pemerintah harus benar-benar dapat memastikan sejumlah […]
-
Hanif Dhakiri: Berhati-hati rumuskan barang yang dikenai PPN 12 persen
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI M Hanif Dhakiri berharap Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berhati-hati dalam merumuskan kategori barang-barang mewah yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen. “Definisi barang mewah harus dibuat dengan sangat cermat dan tepat agar tidak menyasar masyarakat menengah ke bawah. Daya beli masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan kebijakan […]
-
Apakah Kenaikan PPN 12 Persen Kurang Efektif Dongkrak Penerimaan Negara?
Kebijakan pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada awal tahun 2025 kembali menjadi sorotan. Beberapa lembaga riset menilai bahwa langkah ini kurang efektif dalam meningkatkan penerimaan negara secara signifikan. Pemerintah sendiri mengklaim kebijakan ini akan berpotensi menyerap penerimaan negara senilai Rp75 triliun dari kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen […]
-
Biaya Admin Transaksi QRIS Kena PPN 12 Persen, DJP: Bukan Obyek Pajak Baru
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) buka suara soal biaya jasa atau administrasi Quick Response Indonesian Standard (QRIS) dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen mulai 2025. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Mayarakat DJP, Dwi Astuti mengatakan, transaksi menggunakan QRIS adalah bagian dari jasa sistem pembayaran. “Perlu kami tegaskan bahwa pengenaan PPN atas jasa […]
Got any book recommendations?
WA only