NEWS
-
Kemenkeu ungkap Langkah Perbaikan Pajak untuk jaga Dunia Usaha
Kementerian Keuangan menyempurnakan sistem administrasi perpajakan guna meningkatkan kemudahan berusaha, sekaligus meminimalisasi dampak negatif dari kebijakan tarif timbal balik Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan pihakny tidak akan mengeluarkan kebijakan khusus sebagai respons langsung terhadap kebijakan dagang Trump. Menurutnya, Kemenkeu hanya menyampaikan berbagai skenario biaya dan manfaat dari […]
-
Efek Tarif Resiprokal 32% Donald Trump, Penerimaan Pajak Bisa Hilang Rp 10 Triliun
Penerapan tarif resiprokal sebesar 32% oleh Presiden AS Donald Trump terhadap Indonesia diperkirakan akan menurunkan daya saing ekspor Indonesia dan berpotensi mengurangi penerimaan pajak. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan kebijakan yang dilakukan Trump dapat menurunkan daya saing ekspor Indonesia, menekan harga komoditas, dan memukul beberapa pos penerimaan penting dalam APBN terutama dari sektor-sektor yang […]
-
Selisih Kenaikan Pajak Reklame, Pemkot Beri Diskon Hingga 85 Persen
Pemerintah Kota Semarang, Jawa Tengah memberikan diskon selisih kenaikan pajak reklame pada tahun ini. Badan Pendapatan Daerah Bapenda) Kota Semarang menyatakan diskon selisih kenaikan pajak reklame diberikan hingga 85%. Kebijakan ini telah diatur dalam SK Kepala Bapenda Nomor B/946/973/II/2025. “Bapenda Kota Semarang memberikan diskon pajak reklame untuk selisih kenaikan NSR [nilai sewa reklame] tersedia sampai […]
-
Tarif Trump Bakal Menekan Setoran Pajak RI
Upaya pemerintah mengejar target penerimaan pajak bakal kian berat. Pasalnya, tarif bea masuk lebih tinggi yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap barang-barang impor dari sejumlah negara turut menghantui penerimaan pajak tahun ini. Presiden AS Donald Trump menetapkan tarif resiprokal sebesar 32% terhadap barang asal Indonesia. Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi mengatakan, kebijakan yang dilakukan Trump […]
-
Kepatuhan Formal Wajib Pajak 62%
Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali menghimbau wajib pajak untuk segera melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun Pajak 2024. Terlebih, pemerintah telah memberikan relaksasi terkait pelaporan tersebut. Hingga 1 April 2025, pukul 00.01 WIB, pelaporan SPT Tahunan PPh Tahun 2024 tercatat 12,34 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 12 juta merupakan […]
WA only