NEWS
-
DJP Hapus Sanksi Terlambat Bayar dan Lapor SPT Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan resmi menghapus sanksi administratif keterlambatan bayar pajak penghasilan (PPh) 29 yang terutang dan keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan tahun pajak 2024. Sebelumnya batas akhir pembayaran PPh 29 terutang dan lapor SPT adalah tanggal 31 Maret 2025. Keringanan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025. Penghapusan […]
-
DJP Beri Relaksasi terkait Batas Waktu Pelaporan SPT Tahunan OP
Ditjen Pajak (DJP) memberikan relaksasi perihal kewajiban pembayaran PPh Pasal 29 dan/atau penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi. Topik tersebut menjadi salah satu ulasan media nasional pada hari ini, Rabu (26/3/2025). Dalam siaran persnya, DJP memutuskan untuk menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran PPh Pasal 29 yang terutang dan/atau penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk […]
-
Bank Dunia Beberkan Penyebab Kinerja PPN RI Suram
Kinerja penerimaan pajak di Indonesia menjadi salah satu yang terburuk menurut Bank Dunia atau World Bank. Baik dari sisi kinerja penerimaan pajak pertambahan nilai atau PPN maupun pajak penghasilan atau PPh. Penilaian Bank Dunia soal kinerja pajak Indonesia itu termuat dalam laporan berjudul “Estimating Value Added Tax (VAT) and Corporate Income Tax (CIT) Gaps in […]
-
KPP Pratama Ambon bentuk Satgas Layanan Lapor SPT bantu masyarakat
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ambon, Maluku membentuk Satuan Tugas (Satgas) Layanan lapor Surat Pemberitahuan (SPT) Pph orang pribadi tahun pajak 2024 bagi masyarakat di Gedung Keuangan Negara, Kota Ambon. “Satgas tersebut dibentuk untuk membantu masyarakat melaporkan SPT tahunan, wajib pajak di Maluku khusus orang pribadi diminta segera menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Pph orang pribadi […]
-
Pengumuman! DJP Hapus Sanksi Telat Lapor SPT Tahunan sampai 11 April
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menghapus sanksi administratif atas keterlambatan pembayaran pajak penghasilan (PPh) Pasal 29 yang terutang dan/atau penyampaian SPT Tahunan PPh orang pribadi untuk tahun pajak 2024. Relaksasi ini diberikan hingga 11 April 2025. Kebijakan itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak (Kepdirjen Pajak) Nomor 79/PJ/2025 tentang Kebijakan Penghapusan Sanksi Administratif […]
WA only