NEWS
-
Bapenda bersama UPPD Samsat Kotabaru evaluasi pajak daerah
Kotabaru. Badan pendapatan daerah (Bapenda) bersama Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Kotabaru Kalimantan Selatan mengevaluasi pajak daerah di Kantor PT. Arutmin Indonesia tambang Senakin. “Kami mengevaluasi pajak daerah yang sebelumnya sudah dilakukan sosialisasi terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah pada November 2022,” kata Kepala Bapenda Kotabaru Akhmad […]
-
Pengusaha Disandera Gegara Punya Tunggakan Pajak, Kuasa Hukum Buka Suara
Jakarta. Mantan Direktur PT KSA inisial LSM disandera Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kembangan, Jakarta Barat, sejak 14 Februari 2023 karena PT KSA memiliki utang pajak sebesar Rp 6 miliar. Kuasa hukum dari LSM menyatakan keberatan dan telah meminta agar penyanderaan itu dicabut sejak Maret 2023. Kuasa Hukum LSM, Wulan Arlita Puspitasari mengatakan kliennya merupakan […]
-
Eks Pejabat Ditjen Pajak Rafael Alun Hadapi Sidang Perdana pada 30 Agustus
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat bakal menggelar sidang perdana perkara yang menjerat Rafael Alun Trisambodo (RAT) pada Rabu, 30 Agustus 2023. Mantan pejabat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu merupakan terdakwa kasus gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam sidang perdana, jaksa penuntut umum (JPU) Komisi […]
-
Keuntungan Hibah ke Pengusaha Kecil Bukan Objek PPh bagi Pemberi
Keuntungan karena pengalihan harta berupa sumbangan, bantuan, atau hibah yang diberikan kepada orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil dikecualikan dari objek pajak penghasilan bagi pihak pemberi. Merujuk pada Pasal 2 ayat (4) huruf a Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 90/2020, keuntungan tersebut merupakan selisih antara harga pasar dengan nilai sisa buku fiskal jika […]
-
DPR Minta Pemerintah Cepat Selesaikan Aturan Teknis UU HPP
JAKARTA. Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan aturan turunan sebagai implementasi UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Ketika membacakan tanggapan fraksinya atas Nota Keuangan RAPBN 2024, Anggota Fraksi Partai Nasdem Fauzi H Amro mengatakan aturan turunan dibutuhkan upaya peningkatan penerimaan pajak dapat dilaksanakan secara optimal. “Pemerintah diharapkan mempercepat perampungan teknis UU HPP […]
WA only