Mindblown: a blog about philosophy.
-
PPN 12% Lebih Menekan Masyarakat Bawah
Pemerintah diminta memitigasi efek penerapan tarif PPN 12% terhadap masyarakat rentan JAKARTA. Gelombang penolakan atas pemberlakuan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 12% masih terus bergulir. Hingga berita ini diturunkan, petisi berjudul Pemerintah, Segera Batalkan Kenaikan PPN! yang diinisiasi kelompok Bareng Warga di platform Change.org, telah diteken 194.951 warganet sejak pertama kali digagas pada 19 […]
-
Heboh Hitung-hitungan PPN Bukan Naik 1% tapi 9%, Pemerintah Buka Suara
Masyarakat tengah dihebohkan dengan hitung-hitungan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Dalam sejumlah perhitungan, disebutkan bahwa kenaikan beban pajaknya bukan 1% melainkan 9%. Menanggapi hal tersebut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto enggan berkomentar banyak. Ia hanya menegaskan bahwa kenaikan PPN hanya 1%. “Nambahnya cuma 1%,” tegas Airlangga, ditemui di Alam Sutera, […]
-
DPR Ungkap Arahan Prabowo Soal PPN 12%, Beda dengan Sri Mulyani
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai keputusan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12% berbeda dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Ketua Komisi XI Misbakhun saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Senin (23/12/2024) Misbakhun menjelaskan, pada 5 Desember 2025 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diundang rapat di Istana Kepresidenan, […]
-
BEM Nusantara Tolak PPN 12%: Memperburuk Kondisi Ekonomi Nasional
Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Nusantara menolak kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12% pada tahun 2025. Salah satu alasannya, kenaikan PPN bisa memperburuk kondisi ekonomi nasional. Penolakan PPN 12% tahun 2025 itu dinyatakan BEM Nusantara melalui akun Instagram @bemnusofficial pada Minggu (22/12). Unggahan tersebut disertai sejumlah tanda pagar (tagar) seperti #Tolak PPN 12%. […]
-
Pernyataan Lengkap Ditjen Pajak soal PPN 12% Bukan Hanya untuk Barang Mewah
Direktorat Jenderal Pajak alias Ditjen Pajak Kementerian Keuangan menegaskan pemberlakuan pajak pertambahan nilai atau PPN 12% bukan hanya berlaku untuk barang/jasa mewah seperti yang sempat disampaikan DPR maupun pemerintah. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Dwi Astuti memaparkan tidak seluruh jenis barang/jasa akan terkena kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada 1 Januari 2025. […]
Got any book recommendations?
WA only