Mindblown: a blog about philosophy.
-
UU HPP Memperkuat Pondasi Fiskal dan Meningkatkan Tax Ratio
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Heri Gunawan yang akrab disapa Hergun mengatakan, pembentukan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sejatinya bertujuan memperkuat fondasi fiskal dan meningkatkan tax ratio Indonesia. Sebagaimana diketahui, tax ratio Indonesia tercatat masih lebih rendah dibanding negara-negara lain. “Pada 2021 tax ratio Indonesia tercatat sebesar 10,9%. Angka tersebut jauh di bawah […]
-
Insentif Fiskal Kendaraan Bermotor Diyakini Tekan Dampak Kenaikan PPN
Pemerintah Republik Indonesia mengumumkan kebijakan baru berupa insentif fiskal sebesar 3 persen untuk kendaraan Hybrid Electric Vehicle (HEV) yang mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Selain itu, insentif untuk kendaraan listrik berbasis baterai (BEV) yang sudah berjalan tetap dilanjutkan. Kebijakan ini mencakup insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) sebesar 10 persen untuk […]
-
DPR Minta Sri Mulyani Jalankan Perintah Prabowo Soal PPN 12%
Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto soal Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%. “Mudah-mudahan nanti ada hal yang sifatnya formal pemerintahan dan ada sebuah keputusan Perintah Presiden itu dijalankan,” ujar Misbakhun saat berbincang dengan CNBC Indonesia, Senin (23/12/2024) Sri Mulyani sudah mengumumkan kenaikan PPN menjadi […]
-
Jelang Peluncuran, Sri Mulyani Cek Staf yang Lembur Selesaikan Coretax
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengunjungi para staf Ditjen Pajak (DJP) yang tengah mengerjakan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau coretax administration system (CTAS) pada Minggu sore (22/12/2024). Sri Mulyani mengatakan staf DJP bekerja lembur tanpa jeda untuk menyelesaikan coretax system. Dia menambahkan sistem inti administrasi perpajakan terbaru tersebut bakal diimplementasikan pada 1 Januari 2025. […]
Got any book recommendations?