OUR NEWS
-
Warga Bekasi! Manfaatkan Diskon PBB Hingga Mei 2025
Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, Jawa Barat memberikan fasilitas keringanan pokok pajak bumi dan bangunan (PBB). Fasilitas ini diberikan mulai Februari hingga Mei 2025. Keringanan PBB sebesar 10% hingga 15% diberikan bila wajib pajak melunasi PBB tahun pajak 2025 paling lambat pada 31 Mei 2025. Secara terperinci, keringanan sebesar 15% diberikan bila PBB dilunasi pada Februari […]
-
Ekonom ingatkan pemerintah hati-hati soal kebijakan pajak di 2025
Ekonom Bright Institute Awalil Rizky mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan pada tahun ini. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Jakarta, Rabu, dia menyoroti rasio perpajakan yang terbilang masih rendah, yakni pada level 10,12 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2024. Ia mengamini perlu adanya […]
-
Banggar DPR Soroti Lemahnya Pemungutan Pajak Transaksi Digital di Indonesia
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menilai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih belum efektif dalam memungut pajak dari transaksi digital di Indonesia, meskipun sektor ini memiliki potensi penerimaan yang sangat besar. Anggota Banggar dari Fraksi Partai Demokrat Marwan Cik Asan mengungkapkan bahwa berdasarkan laporan Temasek dan Google, transaksi digital di Indonesia – mencakup e-commerce, kripto, dan […]
-
DJP Komitmen Kebut Perbaikan Coretax agar Penerimaan Pajak Lancar
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengambil langkah strategis untuk memastikan kelancaran penerimaan pajak di tengah proses penyempurnaan sistem Coretax. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti mengatakan pihaknya akan memanfaatkan sistem perpajakan lama sebagai langkah mitigasi dalam menghadapi kendala implementasi sistem baru tersebut. “Berdasarkan hasil dengar pendapat di DPR, DJP […]
-
DJP Permudah Pembuatan Faktur Pajak Lewat 3 Saluran Baru ini, Simak Penjelasannya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atau Ditjen Pajak mengumumkan pembaruan terkait penerbitan faktur pajak. Pembaruan ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban administratif bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam proses pembuatan faktur pajak. Dikutip dari keterangan DJP, Kamis (13/2/2025), Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti menuturkan, penerbitan faktur pajak dapat dilakukan melalui tiga saluran utama, […]
WA only