Mindblown: a blog about philosophy.
-
Salah Terbitkan Faktur PPN 11/12, Bos Pajak Beri Kelonggaran Ini
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo memastikan, tak akan mengenakan sanksi terhadap pengusaha yang salah ataupun telat menerbitkan faktur pajak. Kelonggaran ini diberikan selama 3 bulan masa transisi pengenaan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12% untuk barang mewah dan tarif efektif PPN 11% untuk barang-barang non mewah, karena adanya dasar pengenaan pajak (DPP) nilai […]
-
Sesuai target, realisasi sementara APBN 2024 defisit 2,29 persen
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 defisit sebesar 2,29 persen, sesuai dengan target yang ditetapkan. Secara nilai, defisit tercatat sebesar Rp507,8 triliun dari target awal Rp522,8 triliun. “Defisit kita 2,29 persen,” kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN 2024, di Jakarta, Senin. Pendapatan negara secara umum menunjukkan […]
-
Berlaku Februari 2024! Sri Mulyani Sederhanakan Penagihan Utang Bea dan Cukai
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2024 yang mengatur tata cara Penagihan Utang Kepabeanan dan Cukai. Peraturan ini menggantikan aturan sebelumnya untuk memberikan kepastian hukum, keadilan dan meningkatkan efiensi proses penagihan. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan dasar penerbitan beleid teranyar […]
-
Pemerintah Bebaskan Bea Masuk dan Cukai Impor Barang Penelitian dan Pengembangan
Salah satu pilar utama dalam meningkatkan daya saing nasional adalah mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah sebagai fasilitator dan regulator, menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang untuk Keperluan Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan. Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi […]
-
Pelaku Kripto Minta Tak Dikenai PPN 12 Persen
CEO Indodax Oscar Darmawan berharap pelaku industri aset kripto tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Ini bertujuan untuk mempercepat adopsi aset kripto sebagai instrumen keuangan yang inklusif dan inovatif di Indonesia. Ia menyatakan sifat kripto serupa dengan transaksi keuangan sehingga kripto dapat dikecualikan dari PPN, sebagaimana yang telah diterapkan di beberapa negara lain. […]
Got any book recommendations?
WA only