Usulan KTT G20, WTO Harus Direformasi

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerangkan bahwa dalam pernyataan-pernyataan yang diberikan pada KTT G-20, seluruh pimpinan negara menginginkan adanya reformasi di dalam World Trade Organization (WTO).

Reformasi yang diperlukan terutama dalam hal menangani penyelesaian sengketa dan penanganan kebijakan-kebijakan multilateral yang menggunakan kebijakan terdistorsi.

“Dari semua pimpinan negara yang melakukan intervensi pada sesi pertama, semuanya menginginkan adanya reformasi di WTO,” ujarnya saat memberikan keterangan pers di Hotel New Otani, Osaka, Jepang pada Jumat (28/6/2019) sore waktu setempat, seperti dikutip dari laman resmi kemenkeu.go.id, Sabtu (29/06/2019).

Menurut Menkeu, mungkin penekanannya berbeda-beda, tapi yang paling penting sekarang adalah reformasi WTO mengenai dispute settlement, mekanisme untuk menangani dispute settlement.

“Yang kedua, adalah menangani berbagai hal yang sifatnya policy multilateral yang menggunakan policy-policy yang terdistorsi. Tentu dari sisi bagaimana mereka bisa menyelesaikan perbedaan apa yang disebut fair trade practices. Saya rasa yang paling penting adalah pada masalah itu,” jelasnya.

Menkeu menambahkan investasi dan isu perdagangan merupakan salah satu isu yang sangat penting, karena merupakan bagian dari kebijakan ekonomi negara-negara anggota G-20 yang bisa mempengaruhi ekonomi secara global.

“Semua sepakat bahwa kita perlu melakukan reform, hampir semua mengatakan perlu adanya upaya untuk menghilangkan atau mengurangi ketegangan perdagangan internasional tapi belom ada kesepakatan tentang bagaimana caranya,” terangnya.

Menkeu mengakui belum ada kesepakatan mengenai bagaimana cara mengurangi tegangan perdagangan internasional yang menimbulkan ketidakpastian di dalam hasil G20 ini.

Meskipun demikian, Sri Mulyani berharap komunike bisa mewadahi perbedaan itu didalam suatu kesepakatan pernyataan bersama.

Pihaknya mengungkapkan bahwa saat ini semua mata sedang menantikan hasil pertemuan antara Presiden Trump dan Presiden Xi Jinping.

Sumber : Bisnis.com