JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai Indonesia telah melakukan berbagai langkah antisipasi dalam menghadapi situasi global yang dinamis pada saat ini.
Sri Mulyani mengatakan peningkatan tensi geopolitik berpotensi menimbulkan situasi ketidakpastian dan memengaruhi proyeksi ekonomi ke depan. Namun, Indonesia telah bersiap menghadapi situasi tersebut dengan melakukan berbagai reformasi untuk mengoptimalkan sumber dayanya.
“Berbagai langkah penguatan fondasi ekonomi terus dilakukan pemerintah di tengah situasi sulit dan penuh ketidakpastian ini,” katanya melalui Instagram @smindrawati, dikutip pada Minggu (15/10/2023).
Sri Mulyani menuturkan langkah reformasi untuk penguatan fondasi ekonomi tersebut antara lain dilaksanakan melalui pengesahan 4 undang-undang pada 2020 hingga 2023.
Keempat undang-undang tersebut meliputi UU Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).
Reformasi regulasi ini dilaksanakan dengan mengubah sejumlah undang-undang yang ada sebelumnya melalui skema omnibus law.
Untuk UU HPP misalnya, memiliki ruang lingkup antara lain tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP), pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh), pajak karbon, serta cukai.
Sri Mulyani berharap langkah reformasi tersebut mampu meningkatkan daya saing investasi di Indonesia. Terlebih, negara ini memiliki kekayaan sumber daya alam, termasuk mineral yang banyak dibutuhkan di era pesatnya industri baterai dan kendaraan listrik.
Dalam konteks perdagangan global, ia juga menekankan fokus Indonesia saat ini ialah memperbaiki dan memperkuat struktur ekonomi.
“Salah satunya melalui kebijakan hilirisasi dengan membangun lebih banyak smelter yang akan meningkatkan nilai tambah dan memperkuat keseimbangan eksternal kita,” ujarnya.
Sumber : ddtc.co.id
WA only
Leave a Reply