Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, penerimaan pajak mulai tumbuh positif pada bulan lalu setelah mencatatkan kinerja negatif pada dua bulan pertama tahun ini. Sri Mulyani pun memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN tak akan jebol akibat sejumlah program Presiden Prabowo Subianto seperti yang sempat dikhwatirkan pasar.
“Jangan khawatir, tidak jebol APBN-nya. Banyak yang menanyakan, apakah APBN akan jebol? Tidak. Semua program Pak Prabowo ada dalam ruang APBN yang ada,” ujar Sri Mulyani dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia pada Selasa (8/4).
Sri Mulyani menjelaskan, penerimaan pajak bruto pada Januari-Maret 2024 mencapai Rp 469,91 triliun, naik 9,1% dibandingkan periode yang sama tahun ini. Penerimaan pajak tersebut, menurut dia, jauh membaik dibandingkan pada Januari yang tercatat terkontraksi sebesar 13% dan februari yang terkontraksi 4%.
Ia mengaku memilih tidak mengadakan konferensi pers APBN Kita pada Februari, seperti yang biasanya diagendakan setiap bulan, agar tidak memicu keresahan masyarakat. “Karena data saat itu masih dinamis akibat coretax, sistem TER, dan wajib pajak. besar yang melakukn pressconference karena dana dinamis ada coretax dan ter dan ada WP besar yang restitusi one off. Jadi kami tidak ingin memicu keresehatan.” kata dia.
Sri Mulyani juga memastikan realisasi penerimaan pajak hingga belanja pemerintah sesuai dengan target. Defisit APBN pun hingga akhir tahun dipastikan berada dalam kisaran target 2,5% terhadap APBN.
“Kami akan jaga apbn, utang dan defisit tetap prudent transparan dan hati-hati. Presiden memang punya banyak program tapi didesain dalam APBN yang tetap prundent dan sustainable,” kata dia.
APBN per Maret 2025: Defisit Rp 104,2 Triliun
Berdasarkan data yang dipaparkan Sri Mulyani, defisit APBN hingga Maret 2025 mencapai Rp 104, 2 triliun.Penerimaan negara tercatat sebesar Rp 516,1 triliun, sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 620,3 triliun.
Penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 400,1 triliun dan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP Rp 115,9 triliun. Adapun penerimaan pajak mendominasi penerimaan pajak mencapai Rp 322,6 triliun atau terelaisasi 14,7% dari target.
Di sisi lain, realisasi belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat mencapai Rp 413,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 207,1 triliun. Belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja Kementerian/Lembaga Rp 196,1 triliun dan belanja non K/L sebesar Rp 217, 1 triliun.
Sri Mulyani juga mencatat, telah merealisasikan pembiayaan mencapai Rp 250 triliun atau 40,6% dari target APBN. “Kami memang fronloading, sengaja menarik pembiayaan lebih besar di awal tahun, karena mengantisipasi distrupsi pasar karena kebijakan Trump,” ujar dia.
Sumber : Katadata.co.id
WA only
Leave a Reply