Sektor Otomotif Dapat Insentif Pajak, Masa Berlaku Setahun

Pemberian insentif untuk sektor otomotif dipastikan berlaku untuk kurun waktu satu tahun.

Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza mengatakan, pemerintah akan melakukan evaluasi untuk memutuskan apakah insentif untuk sektor otomotif akan dilanjutkan atau tidak pasca 2025 mendatang.

“Satu tahun dulu, nanti akan dikaji lagi,” kata Faisol di Gedung Kementerian Perindustrian, Selasa (17/12).

Faisol bilang, pemberian insentif diharapkan dapat memberikan dukungan pada industri untuk tetap berproduksi secara normal.

Asal tahu saja, pemerintah dipastikan memberlakukan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% pada awal tahun 2025. Kendati demikian, para calon konsumen mobil masih bisa bernapas lega. Sebab, pemerintah juga memberikan kebijakan insentif pajak untuk mobil listrik dan hybrid.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyampaikan, pemerintah turut memberikan insentif fiskal untuk sektor otomotif pada 2025.

Dalam hal ini, pemerintah kembali melanjutkan insentif PPN ditanggung pemerintah (DTP) 10% untuk pembelian mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV) secara completely knocked down (CKD). Artinya, konsumen hanya menanggung PPN sebesar 1% saja untuk pembelian mobil listrik.

Selain itu, pemerintah juga memberlakukan insentif pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 15% untuk impor mobil listrik secara completely built up (CBU) dan CKD. Ada pula pembebasan bea masuk impor untuk impor mobil listrik CBU.

Yang menarik, tahun depan pemerintah juga akan memberikan insentif PPnBM DTP sebesar 3% untuk mobil hybrid. 

Sebagai pengingat, pada tahun 2024 pemerintah memberikan insentif PPN DTP 10% untuk mobil listrik CKD atau yang diproduksi di dalam negeri dengan syarat minimum tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) 40%. 

Sumber : industri.kontan.co.id