Rencana Presiden Terpilih Prabowo Subianto memisahkan Direktorat Jenderal Pajak dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan membentuk Badan Penerimaan Negara makin kuat.
Tujuannya, meningkatkan rasio pajak (tax ratio) yang bagai jalan di tempat dalam 10 tahun terakhir.
Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira mengatakan pembentukan badan baru tidak serumit pembentukan kementerian sehingga bisa segera dilakukan.
“Sebenarnya kalau langsung membentuk Kementerian (Penerimaan Negara) itu harus ada prasyarat-prasyaratnya. Bisa saja taktis dulu, sementara badan (Penerimaan Negara dulu), nanti transform ke kementerian kan bisa seperti itu,” kata Anggawira saat ditemui CNNIndonesia.com di bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).
Anggawira menegaskan sejatinya badan atau kementerian selevel. Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan gratis misalnya, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.
“Artinya kan prosesnya pembentukan badan lebih mudah dari kementerian,” imbuhnya.
Tujuan pembentukan BPN salah satunya adalah mengerek rasio pajak Indonesia ke 23 persen. Saat ini, rasio pajak hanya sekitar 10 persen.
Lalu, seberapa urgen pembentukan Badan Penerimaan Negara?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara negara saat ini bukan lagi berdasarkan urgensinya. Namun, sekadar untuk memenuhi janji politik yang sudah dibuat oleh Prabowo saat kampanye.
“Menurut saya, pertanyaannya bukan kepada diperlukan atau tidak diperlukan. Karena masalahnya adalah bahwa secara politik, pemisahan tersebut telah menjadi salah satu rencana strategis pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga tak bisa disalahkan jika rencana tersebut direncanakan untuk langsung dieksekusi oleh mereka nanti setelah duduk di Istana,” ujar Ronny.
Karenanya, sangat wajar dan sah-sah jika langsung dijalankan setelah menjabat nanti. Sebab, itu adalah janji kampanye yang memang untuk dilaksanakan.
“Artinya, secara politik, mereka menganggap rencana tersebut legitimate untuk diteruskan karena mereka adalah pemenang kontestasi tempo hari,” imbuhnya.
Apalagi, ia melihat sampai saat ini Prabowo memang sangat ambisius dan optimis pemerintahannya bisa menaikkan rasio pajak melalui Badan Penerimaan Negara. Sehingga, hilal untuk memisahkan DJP dari Kementerian Keuangan semakin terlihat nyata.
“Bahkan sampai hari ini Prabowo masih percaya bahwa pemerintahannya bisa meningkatkan rasio pajak secara sangat signifikan, maka lagi-lagi cukup bisa dipahami mengapa rencana pemisahan tersebut semakin mendapatkan angin untuk terwujud,” jelasnya.
Namun, Ronny kembali menekankan bahwa semua isu yang beredar saat ini, bolanya tetap ada di Prabowo sebagai pemimpin negara terpilih untuk periode 2024-2029, termasuk kapan kepastian waktu akan dilakukan perombakan di instansi bendahara negara tersebut.
“Perkara mulai kapan, saya kira sangat tergantung kepada presiden terpilih. Beliau bisa saja langsung mendorong legitimasi konstitusionalnya untuk dibuat oleh pemerintah, sehari setelah beliau duduk di istana, karena prasyaratnya hanya ‘political will semata,” terangnya.
Hal tersebut berkaca pada pembentukan Badan Gizi Nasional yang bahkan sudah dibentuk sebelum Prabowo menjabat. Karenanya, ia menilai apapun wacana yang bergulir, penentuannya ada di tangan menteri pertahanan itu.
“Padahal ide (Badan Gizi Nasional) tersebut lahir dari rencana program makan siang gratis Prabowo-Gibran. Artinya apa? Artinya jika Prabowo mau, maka pembentukan badan penerimaan negara bisa segera diwujudkan,” kata Ronny.
Sumber : cnnindonesia.com
WA only
Leave a Reply