Kebijakan Perpajakan 2023, Pemerintah Perlu Cermat Cari Timing Tepat

JAKARTA, Fraksi Partai Golkar DPR meminta pemerintah berhati-hati dalam membuat kebijakan perpajakan pada 2023 nanti.

Anggota Fraksi Partai Golkar Dave Akbarshah Fikarno mengatakan pemerintah perlu mencermati setiap kebijakan yang dibuat dalam rangka reformasi perpajakan. Menurutnya, kebijakan perpajakan tersebut tidak boleh mengganggu momentum pemulihan ekonomi dari pandemi Covid-19.

“Kebijakan reformasi perpajakan, baik berupa intensifikasi maupun ekstensifikasi pajak, perlu dilakukan dengan saksama dan mempertimbangkan timing yang tepat agar tidak kontraproduktif dengan upaya pemulihan ekonomi nasional,” katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (23/8/2022).

Dave mengatakan fraksinya mengapresiasi langkah pemerintah menaikkan target pendapatan negara sebesar 7,8% dari Rp2.266,2 triliun pada Perpres 98/2022 menjadi Rp2.443,6 triliun pada 2023. Menurutnya, kenaikan target pendapatan itu telah sesuai dengan agenda konsolidasi fiskal.

Dalam hal ini, dia mengingatkan pemerintah mengenai booming harga komoditas pada 2023 yang bisa saja tidak sekuat tahun ini. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk memastikan target yang ditetapkan dapat tercapai.

Dia memandang pemerintah pada 2023 tetap perlu melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, terutama setelah UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan disahkan. Meski demikian, perumusan kebijakan perpajakan perlu tetap dilakukan secara hati-hati agar tidak mengganggu upaya pemulihan ekonomi nasional.

Pada 2023, pemerintah menargetkan penerimaan perpajakan pada 2023 akan mencapai Rp2.016,9 triliun. Angka tersebut naik 13,1% dari Perpres 98/2022 senilai Rp1.783,9 triliun, serta naik 4,78% dari outlook penerimaan perpajakan 2022 yang senilai Rp1.924,9 triliun.

Sementara dari sisi belanja negara, Dave menyebut penurunan anggaran belanja negara pada 2023 juga sejalan dengan agenda konsolidasi fiskal pascapandemi. Namun, fraksinya meminta pemerintah agar menyiapkan bantalan fiskal yang memadai untuk mengantisipasi risiko ketidakpastian yang bisa muncul dari berbagai arah, seperti pandemi yang belum berakhir, krisis geopolitik, krisis energi, krisis pangan, hingga krisis finansial global.

Adapun soal defisit, angkanya direncanakan senilai Rp598,2 triliun atau setara 2,85% dari PDB.

“Fraksi Partai Golkar mengapresiasi komitmen pemerintah dalam pengelolaan fiskal yang berkelanjutan dan tercermin dalam penurunan defisit keseimbangan primer yang signifikan dari Rp434,4 triliun berdasarkan Perpres 98/2022 menjadi Rp156,8 triliun pada 2023,” ujarnya.

Sumber: DDTNews