Pemerintah Indonesia dan Jepang sepakat untuk terus meningkatkan kerja sama yang komprehensif dalam upaya pengembangan di sektor industri manufaktur. Langkah strategis ini dinilai akan mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kedua negara.
Kolaborasi bilateral ini dituangkan melalui penandatanganan framework document antara Menteri Perindustrian RI Airlangga Hartarto dengan Ministry of Economy, Trade, and Investment (METI) Jepang, Hiroshige Seko di Osaka, Jepang, Kamis (27/6) waktu setempat. Sinergi ini merupakan implementasi dari proyek The New Manufacturing Industry Development Center (New MIDEC) di bawah kerangka kerja sama Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)
“Dengan adanya kerja sama New MIDEC ini bisa mengkompensasikan defisit perdagangan antara Indonesia dan Jepang dalam bentuk capacity building yang sifatnya dasar untuk sektor manufaktur. Misalnya, kapasitas untuk teknik pengelasan atau skill lainnya yang terkait di industri otomotif,” papar Menperin.
Kegiatan New MIDEC meliputi enam sektor, yaitu industri otomotif, elektronik, tekstil, makanan minuman, kimia serta logam. Selain itu juga terdapat tujuh lintas sektor, yaitu metal working, mold & dies (tooling), welding, SME development, export and investment promotion, green industry (energy, waste, emission), serta industry 4.0 (digitalization, automation, policy reforms).
Implementasi program New MIDEC yang dapat dilaksanakan langsung setelah penandatanganan tersebut adalah di sektor otomotif dengan melibatkan dua lintas sektor, di antaranya mold & dies (tooling) dan SME development. Sementara itu, kegiatan di sektor lainnya akan dilaksanakan setelah kedua belah pihak menyiapkan Technical Arrangement dan masukan dari para stakeholders terkait.
Melalui kerja sama ini, Airlangga optimitistis, akan terjadi peningkatan penanaman modal oleh para investor Jepang yang dibenamkan di Indonesia. Contohnya, ketika Menperin melakukan pertemuan dengan President Toyota Motor Corp. Akio Toyoda dalam sesi One on One Meeting, Toyota akan mengembangkan kendaraan berbasis listrik khususnya hybrid di Indonesia. Rencananya, Toyota siap menggelontorkan dana sebesar Rp28,3 triliun selama empat tahun ke depan.
“Rencana investasi Toyota berikutnya terkait dengan kebijakan pemerintah yang baru, yaitu yang mendorong pengembangan electric vehicle. Nah, itu yang akan tercantum dalam dua PP. Pertama, mengenai percepatan kendaraan berbasis elektrik, dan yang kedua adalah kegiatan terkait dengan PPnBM untuk industri berbasis elektrik, yang di dalamnya termasuk hybrid. PPnBM itu akan menjadi nol kalau berbasis kepada elektrik dan emisinya paling rendah,” ungkapnya.
Menperin menyampaikan, Kementerian Perindustrian bersama salah satu produsen otomotif Jepang, telah melakukan studi pengembangan dan penggunaan kendaraan listrik. Kegiatan ini juga melibatkan enam perguruan tinggi di Indonesia.
“Dari hasil studi itu terlihat hybrid menjadi salah satu alternatif karena well to wheel, di mana dilihat juga ekosistem pembangkitan energi, mulai dari primary energy sampai kepada penggerak otomotif,” terangnya. Kemenperin sendiri sudah mendorong pengembangan teknologi kendaraan listrik di dalam negeri, termasuk mengenai pembuatan fuel cell.
Menperin menambahkan, dalam menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Negara-Negara Group 20 (G-20) di Osaka, pihaknya bertemu dengan sejumlah CEO dari perusahaan-perusahaan ternama di Jepang. Mereka mengharapkan iklim investasi di Indonesia semakin baik, yang di antaranya terkait dengan jaminan ketersediaan bahan baku serta didukungnya infrastruktur yang memadai seperti listrik dan pelabuhan agar menjadi kekuatan untuk meningkatkan daya saing sebuah industri.
“Pada bisnis forum yang terdiri dari berbagai industri, rata-rata perusahaan besar Jepang itu telah beroperasi 30 tahun lebih di Indonesia. Sektornya mulai dari energi, pembangkit listrik, pulp and paper, kimia, otomotif serta perbankan,” tuturnya.
Menperin menegaskan, Pemerintah Indonesia akan segera mengeluarkan paket kebijakan baru untuk mendukung dunia usaha, dengan memberikan fasilitas insentif fiskal berupa tax holiday, tax allowance, serta super deduction tax untuk vokasi dan inovasi.
“Selain ituada juga yang dibahas terkait dengan industri perbankan. Salah satu yang selalu menjadi topik pembahasan adalah keberadaan data centerdan digital financial inklusif, yang menggunakan teknologi artificial intelligence. Kemudian dibahas juga untuk prototype project untuk smart cities,” imbuhnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri Seko menyampaikan, salah satu kebijakan otomotif ke depan yang penting adalah pengembangan kendaraan berbasis baterai atau listrik. Sejauh ini, Jepang telah melakukan kebijakan yang paralel untuk basis elektrik (EV) dan hybrid.
Sumber : kontan.co.id
WA only
Leave a Reply