Pengusaha minta Jokowi dan Amin fokus ke masalah tenaga kerja, pajak dan industrialisasi
Jakarta. Presiden Joko Widodo dipastikan melanjutkan kepemimpinannya selama lima tahun mendatang. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh gugatan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Dengan putusan ini, Komisi Pemilihan Umum akan menetapkan pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai calon presiden terpilih pada Pemilu 2019. Jokowi harus mamanfaatkan posisinya sebagai petahana untuk mengejar target-target kampanye. Jokowi bisa langsung melakukan langkah konkrit untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.
“Sekarang bisa bergerak dengan program program konkrit, tidak perlu menunggu dilantik,” ujar Wakil Ketua Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik, Raden Pardede, Kamis (27/6).
Raden melihat pemerintah perlu membuat kebijakan baru. Sebab berlangsungnya perang dagang China dengan Amerika Serikat menimbulkan ketidakpastian di pasar global. Ekspor Indonesia juga akan tertekan, karena kedua negara itu ada tujuan ekspor terbesar pertama dan kedua.
Indonesia juga menghadapi pelemahan sektor industri pengolahan. Investasi yang terus melambat, serta daya saing yang kalah dibandingkan Vietnam dan Thailand.
Tarif pajak
Wakil Ketua Umum Kadin Shinta Widjaja Kamdani meminta Jokowi-Amin fokus pada tiga permasalahan. Pertama, bidang ketenagakerjaan, perpajakan dan industrialisasi. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan harus segera direvisi. “dari segi upah minimum, walaupun ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/201, tetapi tidak semua daerah mengikutinya. Ada upah sektoral,” ujar Shinta.
Di sisi perpajakan, pengusaha masih menunggu realisasi dari penurunan tarif yang dijanjikan pemerintah seperti penurunan PPh badan, hingga pemberian insentif pajak dan tax allowance.
Di sisi industrialisasi, pemerintah harus fokus ke sektor hulu karena banyak bahan baku harus impor. Ia berharap Indonesia tidak hanya fokus pada sektor komoditas tetapi barang bernilai tambah.
Indonesia jangan hanya mengandalkan ekspor komoditas.
Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Tax Center Ajib Hamdani menambahkan, Jokowi-Amin harus melanjutkan program debirokratisasi, deregulasi, hingga reformasi struktural. Menurutnya upaya-upaya ini harus diimplementasikan dengan baik di lapangan.
Sumber : Harian Kontan
WA only
Leave a Reply