Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah China Lakukan Stimulus Fiskal

SHANGHAI. Demi mendorong pertumbuhan ekonomi, China berencana meningkatkan pengeluaran fiskal tahun ini. Rencananya, China akan fokus memberikan insentif pajak dengan memberikan pemotongan biaya bagi perusahaan-perusahaan kecil.

Pemerintah juga bakal meluncurkan lebih banyak stimulus fiskal tahun ini. Termasuk pemotongan pajak yang lebih besar dan lebih menganggarkan pengeluaran lebih banyak untuk proyek infrastruktur.

Li Dawei, pejabat kementerian keuangan China mengatakan kepada Reuters, pengeluaran fiskal China naik 8,7% menjadi ¥ 22,1 triliun setara dengan US$ 3,3 triliun pada tahun 2018. Sedangkan pendapatan meningkat 6,2% mejadi ¥ 18,3 trliun.

Tahun lalu China mencapai target pendapatan fiskal meski terjadi pemotongan pajak dan biaya di tahun lalu senilai ¥ 1,3 triliun.

Menteri Keuangan Liu Kun mengatakan, China akan menurunkan pajak dan biaya lebih lanjut tahun ini. Pemernitah juga mempelajari rencana untuk mengurangi biaya jaminan social untuk meringankan beban perusahaan kecil.

Selain itu, pemerintah juga berencana melakukan memotongan pajak pertambahan nilai, berkisar 6% untuk industri sektor jasa hingga 16% untuk produsen.

Pengurangan pajak yang cukup agresif ini membuat rasio defisit anggaran tahunan dapat naik menjadi 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah telah menurunkan proyeksi defisit 2018 menjadi 2,6% dari PDB. Tahun sebelumnya, defisit China mencapai 3%.

Surat utang

Untuk mendukung proyek infrastruktur, pemerintah China mencari pendanaan lewat penerbitan surat utang. Namun, perlambatan ekonomi China meningkatkan kekhawatiran utang pemerintah daerah. Padahal, di saat yang sama, mereka tengah melakukan upaya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dengan membangun sejumlah proyek infrastruktur. 

Presiden China Xi Jinping mengatakan, China patut waspada terhadap risiko “angsa hitam” sambal menghindari peristiwa “badak abu-abu”.

Peristiwa “angsa hitam” merupakan kejadian tak terduga yang memiliki konsekuensi ekstrem. Sedangkan “badak abu-abu” merupakan ancaman jelas namun terabaikan.

Dus, Xi Jinping sempat memperingatkan pemerintah daerah dan pusat harus menemukan keseimbangan untuk stabilisasi pertumbuhan sambal menghindari risiko. Untuk menghindari dampak lanjutan, China akan lebih ketat dalam membatasi risiko obligasi pemerintah daerah dan segala bentuk utang tersebunyi.

Akhir 2017, utang pemerintah daerah mencapai  ¥ 16,47 triliun. Obligasi khusus biasanya dikeluarkan untuk mendanai pengeluaran pekerjaan umum termasuk proyek infrastruktur atau pengembangan lahan.

Akhir tahun 2018, pemerintah menyetujui kuota penerbitan obligasi di tahun 2019 sebanyak ¥ 1,39 triliun. Pemerintah daerah bakal menerbitkan surat utang mulai Januari 2019.

China juga tengah menyusun penerbitan obligasi lokal dengan tujuan khusus. Nilai obligasi ini mencapai ¥ 1,95 triliun tahun lalu. Angka itu naik signifikan dari ¥ 800 miliar pada tahun 2017.

Sehingga, total penerbitan obligasi khusus pemerintah daerah yang beredar menjadi ¥ 7,39 triliun pada akhir 2018. Lebih tinggi dari penerbitan tahun sebelumnya sebesar ¥ 6,14 triliun.

Sumber : kontan.co.id