NEWS
-

Insentif Pajak 2027 Naik Jadi Rp632 Triliun, Manufaktur Jadi Penerima Terbesar
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan belanja perpajakan atau fasilitas insentif pajak pada 2027 diproyeksikan mencapai Rp632 triliun, meningkat dari estimasi 2026 sebesar Rp576,4 triliun. Sektor manufaktur menjadi penerima terbesar fasilitas tersebut guna mendorong ekspansi kapasitas produksi dan memperkuat daya saing industri pengolahan nasional. “Untuk tahun depan belanja perpajakan diestimasikan kira-kira Rp632 triliun, dan kalau kita […]
-

Pemerintah Gelontorkan Insentif Pajak Rp 632 T Tahun Depan, Sektor Ini Penerima Utama
Menteri Keuangan Suahasil Nazara memperkirakan belanja perpajakan atau tax expenditure mencapai Rp 632 triliun pada 2027, naik dari estimasi Rp 576 triliun pada 2026. Industri manufaktur menjadi sektor penerima manfaat insentif pajak terbesar pada tahun ini, dengan nilai mencapai Rp 137,2 triliun. “Berapa total pembebasan pajak yang kita telah lakukan? Saat ini Rp 576 triliun […]
-

DJP Minta Negara Lain Serius Kerja Sama Kejar Pengemplang Pajak Lintas Batas
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau Ditjen Pajak Kemenkeu yang mewakili pemerintah Indonesia mendorong fiskus negara lain untuk meningkatkan kerja sama dalam penagihan pajak lintas negara. Hal ini disampaikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto saat menjadi pembicara sesi khusus mengenai inisiasi peningkatan kerja sama bantuan penagihan pajak lintas negara (cross border assistance in recovery of […]
-

Penerimaan Pajak Ekonomi Digital Tembus Rp 58,75 Triliun hingga September 2026
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp 58,75 triliun sejak 2020 hingga 30 September 2026. Penerimaan tersebut berasal dari empat sektor, yakni perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), teknologi finansial (fintech), aset kripto, serta Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP). Kontribusi terbesar berasal dari pajak PMSE yang mencapai […]
-

DJP: Alasan Khilaf untuk Hapus Sanksi Pajak Tak Terbatas di PMK
Ditjen Pajak (DJP) memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administratif pajak apabila sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan atau bukan kesalahan wajib pajak. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Inge Diana Rismawanti mengatakan dirjen pajak memiliki kewenangan untuk mengurangi atau menghapus sanksi administratif pajak tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 36 […]
WA only