NEWS
-

Subsidi Pajak untuk Restrukturisasi BUMN
Sejumlah transaksi restrukturisasi BUMN mendapat perlakuan pajak, termasuk PPh final 0% Pemerintah memberikan sejumlah keringanan pajak bagi badan usaha milik negara (BUMN) dan anak usahanya yang melakukan restrukturisasi. Kebijakan ini ertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 yang ditekan Presiden Prabowo Subianto dan berlaku sejak diundangkan pada 19 Oktober 2026. Insentif utama yang […]
-

Bebas Pajak Untuk Danantara
Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah perlakuan khusus di bidang perpajakan untuk mendukung penataan struktur kepemilikan dan restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melibatkan Badan Peneglola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Ketentuan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2026 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi yang melibatkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, […]
-

IMF Sentil Pajak ASEAN Cuma 12%, RI Termasuk yang Harus Berbenah?
Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) menyoroti masih rendahnya kemampuan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) dalam mengumpulkan penerimaan pajak. Rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) atau tax-to-GDP ratio ASEAN tercatat hanya 12%, lebih rendah dibandingkan rata-rata 15% di kawasan Asia lainnya. Peringatan tersebut disampaikan Managing Director IMF Kristalina Georgieva dalam pidatonya pada […]
-

UU APBN 2027 Sudah Diteken Presiden, Perpres Masih Disusun
Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 telah ditandatangani oleh presiden. Namun, pemerintah masih menyusun Peraturan Presiden (Perpres) yang akan memerinci alokasi anggaran dan target pendapatan sebagaimana diatur dalam UU APBN 2027. “Jadi, UU APBN 2027 sudah ditandatangani oleh bapak presiden. Saat ini, kami dalam proses untuk penyiapan perincian APBN atau Perpres-nya,” ujar Dirjen […]
-

DJP Terima Laporan Baru soal PPN Digital Luar Negeri dan Pajak Pedagang Marketplace
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan menerima dua laporan terkait dengan hasil implementasi dua kebijakan pajak baru, yakni Sistem Pemungutan Pajak Transaksi Digital Luar Negeri (SPP-TDLN) dan pemungutan pajak pedagang melalui marketplace. Untuk diketahui, implementasi SPP-TDLN dimulai pada September 2025 yang melibatkan BUMN PT Jalin Pembayaran Nusantara (Persero) serta lima bank himbara dan […]
WA only