Mindblown: a blog about philosophy.
-
Tax Amnesty Jilid III Usulan DPR, Prabowo Bisa Tolak!
Rencana penerapan kebijakan pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III merupakan usulan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden Prabowo Subianto memiliki kesempatan menolak usulan tersbut. “Dalam proses undang-undang itu Ada dua. Ada 50% persetujuan DPR, 50% persetujuan pemerintah,” kata Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI kepada wartawan, dikutip Kamis (21/11/2024) Seperti diketahui, Badan Legislasi (Baleg) DPR […]
-
Belajar dari India: Tax Amnesty Berulang Kali, Hasilnya Gagal Total!
Pemerintah harus belajar dari India, yang kerap dikenal sebagai salah satu negara yang menggelar program pengampunan pajak atau tax amnesty berulang kali, namun gagal menaikkan kepatuhan pajak di negaranya. Ini karena wacana bergulirnya program tax amnesty jilid III muncul, setelah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak masuk ke […]
-
Tax Amnesty Cara Instan: Ampuni Dosa Pengemplang, Uang Datang!
Sejumlah pakar pajak mengingatkan, program tax amnesty yang kerap digulirkan pemerintah, merupakan pertanda bahwa negara sedang mencari dana instan untuk memenuhi kebutuhan belanjanya alias butuh uang atau BU. Program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III kini tengah diramu pemerintah dan DPR, setelah sebelumnya pada periode 2016 untuk pertama kalinya Indonesia memperkenalkan tax amnesty jilid […]
-
Tax Amnesty dan Kemunduran Hukum
Indonesia ditahbiskan sebagai negara hukum (rechtstaat). Tapi, paradigma pembangunan hukum sedang menuju ke arah negara kekuasaan (machtstaat). Kecemasan itu tercermin dari sikap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memasukkan revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak (tax amnesty) dalam prolegnas 2025. Politik hukum rezim parlemen saat ini tampaknya lebih suka memberi ‘suaka’ pengemplang pajak ketimbang menguatkan supremasi […]
-
Aneka Kebijakan Pajak Tambah Beban Masyarakat
Selain tarif PPN umum naik, mulai 2025 juga berlaku PPN bangun rumah sendiri hingga PPh UMKM Masyarakat nampaknya harus bersiap. Tahun depan Direktorat Jendral (Ditjen) Pajak akan mulai menerapkan aneka kebijakan pajak yang berisiko memperberat beban masyarakat. Pertama, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11% menjadi 12%. Sejatinya kebijakan ini membuat beban pajak yang […]
Got any book recommendations?