NEWS

  • Tantangan mewujudkan keadilan dalam pajak e-commerce

    Tantangan mewujudkan keadilan dalam pajak e-commerce

    – Pajak sering kali dianggap sebagai momok oleh pelaku usaha kecil. Padahal, dalam praktik terbaiknya, pajak adalah instrumen keadilan. Ketika negara mampu merancang sistem perpajakan yang inklusif dan mudah diakses, maka pajak justru menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi, bukan penghambat. Inilah semangat yang mendasari wacana lama yang kini kembali mengemuka terkait pelibatan platform e-commerce sebagai […]

  • Asosiasi E-commerce: Jutaan Penjual Bisa Terdampak Aturan Pajak Baru

    Asosiasi E-commerce: Jutaan Penjual Bisa Terdampak Aturan Pajak Baru

    Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) meminta agar aturan pajak e-commerce diterapkan secara berhati-hati dan bertahap. Pernyataan ini muncul usai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan aturan penunjukan marketplace sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 tengah difinalisasi. “Jika nantinya platform memang ditunjuk sebagai pemotong pajak untuk penjual orang pribadi dengan omzet tertentu, tentu implementasinya akan […]

  • Marketplace Akan Jadi Pemungut Pajak, DJP Jamin Tak Menambah Beban Pedagang

    Marketplace Akan Jadi Pemungut Pajak, DJP Jamin Tak Menambah Beban Pedagang

    Platform e-commerce atau marketplace akan menjadi pemungut pajak para pedagang atau pelapaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan rencana penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas transaksi barang oleh pedagang online bukan merupakan bentuk pengenaan pajak baru. Melainkan pergesaran mekanisme administrasi pajak yang lebih efisien. Dalam keterangannya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan […]

  • Ditjen Pajak Terbitkan 100 Surat Paksa, Amankan Penerimaan Rp 6,2 Miliar

    Ditjen Pajak Terbitkan 100 Surat Paksa, Amankan Penerimaan Rp 6,2 Miliar

    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Selatan dan Tengah (Kanwil DJP Kalselteng) berhasil mengamankan penerimaan negara sebesar Rp 6,22 miliar dari penyampaian 100 surat paksa terhadap penunggak pajak di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nilai total ketetapan dari 100 surat paksa tersebut mencapai Rp 76,89 miliar, menandai tindak lanjut terhadap wajib pajak yang tidak […]

  • Asyik! Pemprov Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan hingga 31 Oktober

    Asyik! Pemprov Perpanjang Pemutihan Pajak Kendaraan hingga 31 Oktober

    Pemprov Banten memutuskan untuk memperpanjang masa berlaku fasilitas penghapusan tunggakan dan denda pajak kendaraan bermotor (PKB). Fasilitas pemutihan pajak yang awalnya diberikan mulai dari 10 April hingga 30 Juni 2025 diputuskan untuk diperpanjang hingga 31 Oktober 2025. “Pemprov memperpanjang masa pemutihan pajak untuk pemutihan pokok dan denda pajak kendaraan bermotor di bawah tahun 2025. Warga […]

WhatsApp WA only